light_mode
Breaking News
Beranda » Hukum & Kriminal » Kendala Dana dan Status Kemahasiswaan: Gen Z Karawang Cabut Gugatan di MK, Sidang UU TNI Akhirnya Tidak Berlanjut

Kendala Dana dan Status Kemahasiswaan: Gen Z Karawang Cabut Gugatan di MK, Sidang UU TNI Akhirnya Tidak Berlanjut

  • account_circle Darsono
  • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
  • Penulis: Darsono
  • Editor: Yuda Febrian Silitonga

“Kebutuhan pembiayaan untuk sidang keempat, yaitu sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dan ahli hukum tata negara, membutuhkan biaya estimasi minimal belasan juta rupiah lagi. Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas, tim advokasi tidak dapat lagi menanggung seluruh kebutuhan,” terang Tri.

Selain nomor perkara 92/PUU-XXIII/2025 yang Tio cabut, nomor perkara 68/PUU-XXIII/2025 melakukan hal sama mencabut gugatan mereka. Dengan dicabutnya dua permohonan tersebut, tak ada lagi perkara uji formal dan uji materi UU TNI yang tersisa di MK. (Drs)

Rekomendasi Untuk Anda

  • KBC Soroti RDTR: Rp4 Miliar Raib, Rakyat Karawang Jadi Korban Birokrasi Mandek!

    KBC Soroti RDTR: Rp4 Miliar Raib, Rakyat Karawang Jadi Korban Birokrasi Mandek!

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Darsono
    • 0Komentar

    Bahkan, KBC dengan tegas membantah bahwa dinas bohong soal anggaran, klaim ratusan juta tak sejalan dengan total multi-tahun yang mencapai miliaran rupiah. “Uang lebih banyak untuk honor dan jalan-jalan dinas, bukan untuk menghasilkan Perda.” Sambungnya, “alasan menunggu pleno dijadikan tameng sempurna untuk menutupi kegagalan kerja selama 10 tahun. Tata ruang yang mandek bukan sekadar urusan […]

  • Empat Kecamatan di Karawang Belum Memiliki SMA Negeri, KDM Minta Bupati Siapkan Lahannya

    Empat Kecamatan di Karawang Belum Memiliki SMA Negeri, KDM Minta Bupati Siapkan Lahannya

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Brillian SP
    • 0Komentar

    KARAWANG BARAT, LENSAIND.COM– Sejumlah kecamatan di Kabupaten Karawang, diketahui belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM meminta Bupati Karawang segera menyiapkan lahan sebagai langkah awal pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, empat kecamatan yang saat ini belum memiliki SMA negeri adalah Cilamaya Kulon, […]

  • Camat Pangkalan Dilaporkan ke Polres Karawang Terkait Dugaan Penipuan Perumahan

    Camat Pangkalan Dilaporkan ke Polres Karawang Terkait Dugaan Penipuan Perumahan

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Febrian
    • 0Komentar

    Pada tahun 2023, korban sempat ditawari solusi pemindahan unit ke Perumahan Rizqia yang dikelola oleh terlapor. Meski telah menambah uang muka (DP) hingga puluhan juta rupiah sesuai permintaan, unit yang dijanjikan tetap tidak kunjung diserahterimakan. Aep Saepuloh menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil karena tidak adanya iktikad baik dari terlapor untuk mengembalikan dana, serta status […]

  • Peserta Advance Training LK III Badko HMI Jabar Lakukan Penanaman Pohon Bersama Masyarakat Jatitujuh

    Peserta Advance Training LK III Badko HMI Jabar Lakukan Penanaman Pohon Bersama Masyarakat Jatitujuh

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Brilian SP
    • 0Komentar

    Sementara itu, Ketua Komunitas Hujan Keruh, Safrudin, mengapresiasi kolaborasi penanaman pohon tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menumbuhkan kesadaran ekologis, khususnya di kalangan generasi muda, agar senantiasa peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Apresiasi juga disampaikan oleh Camat Jatitujuh, Agus, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku bangga atas inisiatif Badko HMI Jawa […]

  • Diapresiasi Wamendagri: Karawang Berani Pangkas Birokrasi, Hemat Rp59,4 Miliar

    Diapresiasi Wamendagri: Karawang Berani Pangkas Birokrasi, Hemat Rp59,4 Miliar

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Febri
    • 0Komentar

    Selain itu, di tingkat kecamatan juga dilakukan penyederhanaan jabatan pengawas, dari semula lima kepala seksi menjadi empat atau tiga jabatan sesuai tipologi wilayah. Langkah tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp59,4 miliar per tahun, terutama dari pos tunjangan jabatan dan operasional perangkat daerah. “Perampingan ini bagian dari reformasi kelembagaan agar organisasi pemerintah lebih ramping, kaya […]

  • BEM UNSIKA Soroti Dugaan Pengadaan Barang Janggal Rp667,5 Juta, Desak Klarifikasi dan Transparansi

    BEM UNSIKA Soroti Dugaan Pengadaan Barang Janggal Rp667,5 Juta, Desak Klarifikasi dan Transparansi

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Brillian SP
    • 0Komentar

    BEM UNSIKA menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan isu tersebut secara konstruktif. Mereka berharap klarifikasi resmi dapat segera disampaikan agar suasana akademik tetap kondusif dan kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga. (Bsp)

expand_less