Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama lanjut antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penggunaan aplikasi “Jaga Dapur MBG”.
“Kejaksaan hadir untuk melakukan pendampingan hukum, khususnya memastikan seluruh tahapan program dan anggaran pembiayaan tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan yayasan atau mitra pengelola,” ujar Dedy, Kamis (2/4/2026).
Dedy menjelaskan bahwa BGN telah menetapkan regulasi ketat terkait penggunaan anggaran di setiap SPPG, yang meliputi: Biaya bahan makanan.
Biaya operasional dapur. Margin keuntungan bagi pengelola/yayasan.
Selain pengawasan internal, Kejari Karawang juga mengajak pihak sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat untuk aktif mengoordinasikan proses produksi hingga distribusi makanan. Hal ini bertujuan agar kualitas menu yang sampai ke siswa tetap terjaga dan sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia.
Untuk memperkuat fungsi kontrol, Kejari Karawang berencana membuka saluran komunikasi khusus bagi warga yang menemukan kejanggalan di lapangan.
“Kami akan membuka hotline pelaporan terkait dapur MBG. Masyarakat bisa melaporkan apa pun, mulai dari kualitas menu yang tidak sesuai hingga dugaan penyimpangan lainnya,” pungkas Dedy.
Hingga saat ini, Kejari dan BGN Kabupaten Karawang tengah menyusun mekanisme teknis sebagai bentuk implementasi pengawasan di seluruh wilayah Karawang. (Fbr)
