Karawang Siapkan Lahan untuk Pembangunan SMK
- account_circle Brilian SP
- calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
- Penulis: Brilian SP
- Editor: Yuda Febrian Silitonga
Ilustrasi.
KARAWANG BARAT, LENSAIND.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang merespons cepat permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Sebagai tindak lanjut, Pemkab telah menyiapkan dua bidang lahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, menjelaskan bahwa dua lokasi lahan tersebut berada di Kecamatan Cilamaya Kulon dan Pangkalan. “Di Cilamaya Kulon luasnya lebih dari 9.000 meter persegi, sedangkan di Pangkalan sekitar 1,2 hektare. Keduanya sudah memenuhi syarat minimal luas 7.000 meter persegi,” ujar Wawan pada Jumat (19/9/2025) kemarin.
Wawan menambahkan bahwa tugas Pemkab Karawang sebatas menyediakan lahan, sementara tanggung jawab pembangunan fisik sepenuhnya berada di tangan Pemprov Jabar. “Kami berharap tahun depan pembangunan bisa langsung dimulai oleh Pemprov,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang per 5 Februari 2025, empat dari 30 kecamatan di Karawang masih belum memiliki SMA negeri maupun swasta. Kecamatan tersebut adalah Purwasari, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, dan Cilebar. Kondisi ini memaksa banyak pelajar harus menempuh pendidikan di kecamatan lain, yang sering kali mengurangi kesempatan mereka untuk bersekolah di sekolah negeri.
Menanggapi situasi ini, Gubernur Dedi Mulyadi berjanji akan segera membangun sekolah di empat kecamatan tersebut. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat percepatan pembangunan Jawa Barat di Kantor Bupati Karawang, Kamis (18/9/2025). “Nanti Bupati harus menyiapkan lahannya, kita akan bekerja sama untuk membangun. Bisa dengan Bupati yang menyediakan tanahnya, atau Pemprov yang melakukan pembebasan tanahnya. Tapi, lokasi titiknya biar Bupati yang menyiapkan,” tegas Dedi.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Karawang, sehingga semua pelajar memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus bepergian jauh. (Bsp)
